Regulasi perbankan di Indonesia dipermudah

Memasuki 2010, Bank Indonesia siap memberikan dukungan kepada perbankan dengan kemudahan aturan main tanpa mengesampingkan persaingan yang adil. Menurut Pjs. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, sudah saatnya perbankan merapatkan barisan untuk mendorong kebangkitan perekonomian nasional dengan memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi dunia.

“Saya mengajak pelaku perbankan untuk mulai mengalihkan strategi bisnis, yaitu dari bertahan terhadap situasi krisis menjadi bersiap memanfaatkan peluang dari pemulihan ekonomi global,” ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan 2010 di Jakarta, tadi malam.

Dalam acara yang populer disebut Bankers Dinner tersebut, bank sentral mengundang seluruh pengelola perbankan. Para bankir mulai tampak memasuki kompleks perkantoran BI menuju Menara Kebonsirih Lantai 6 pukul 19.30 WIB. Darmin, yang baru memulai pidato pukul 21.30 WIB, mengungkapkan Bank Indonesia menyiapkan empat kebijakan utama berbasis insentif dan disinsentif. (Lihat grafik)

Menurut Darmin, kebijakan tersebut ditempuh untuk meningkatkan peran industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk itu kata kunci untuk melakukan itu dengan mendorong efisiensi dan intermediasi yang optimal.

Guna mendorong efisiensi itu BI, akan melakukan benchmarking terhadap biaya dana untuk kredit, biaya overhead, premi risiko, dan margin keuntungan. “Dengan itu bank dapat mencari area yang dapat ditingkatkan efisiensi untuk menetapkan bunga kredit wajar,” kata Darmin. Di sisi lain, sambungnya, perbankan akan didorong untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Misalnya, dengan bekerja sama dengan sejumlah instansi lain untuk mengkaji dan mendorong instrumen pasar uang jangka pendek.

Dalam jumpa pers sore kemarin, Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad menyampaikan pendalaman pasar keuangan ini dengan memfasilitasi bank untuk mengakses commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan.
“Commercial paper ini berjangka kurang dari 1 tahun, sehingga lebih likuid sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur. Ini nanti akan dibahas lintas departemen terkait,” jelasnya.

Adapun, guna mendorong bank agar tidak malas menyalurkan kredit, bank sentral akan kembali menerapkan GWM yang dikaitkan rasio kredit terhadap dana (loan to deposit ratio/LDR). Namun, kebijakan ini akan ditentukan batas atas dan batas bawah. “Jadi nanti akan ada insentif jika ada bank yang menjaga LDR di level tertentu. Tapi akan ada penalti bagi bank yang LDR kurang dari batas bawah, demikian juga penalti bagi yang melewati batas atas,” kata Muliaman.

Diminta tanggapan. Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi berpendapat selama ini perhitungan giro wajib minimum di level 5% cukup baik bagi kinerja perbankan, tetapi untuk perhitungan berdasarkan LDR harus lebih diperjelas.
Menurut dia, perbankan memiliki perhitungan yang berbeda dalam mengukur rasio kredit terhadap dana sehingga level ekspansi maksimal yang tinggi itu tidak bisa distandarkan.

“Kalau kami menilai posisi ideal LDR di kisaran 80% dan itu sudah tergolong tinggi, namun angka itu tidak bisa mmjadi patokan tetap,” tuturnya. Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan LDR perbankan tidak bisa dipaksakan ha-rus tinggi terutama untuk bank-bank kecil. Apalagi, katanya, tingkat ekspansi harus dikaitkan dengan perhitungan GWM itu bisa memberatkan.

“Pada prinsipnya semua kebijakan itu bagus, lapi harus ada beberapa pertimbangan lagi, misalnya perhitungan GWM mengacu ke LDR itu jangan sampai memberatkan bank kecil,” katanya. Lebih adil Darmin menyampaikan meskipun mendorong bank untuk ekspansi usaha, bank sentral tetap akan mengatur persaingan yang adil. Untuk itu, sambungnya, akan dilakukan perubahan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Dalam pemantapan API itu, tetap akan dilandasi prinsip bahwa penguatan modal adalah hal yang penting. Namun, di sisi lain tetap akan dibuat iklim investasi yang lebih adil bagi bank yang berbeda kapasitas. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah mengatakan modal minimal RplOO miliar tetap jalan. Namun, sambungnya, apabila bank tidak memenuhi batas itu tetap bisa beroperasi meski terbatas.

“Ada opsi bahwa bisa menjadi BPR atau self liquidation. Tapi, mereka bisa beroperasi secara terbatas, apabila tidak mengambil opsi dua itu. Ini akan diawasi secara ketat,” paparnya, (faiar.sidik® bisnis.coM/hendri.aswowbisnis.co.id)



sumber : http://bataviase.co.id/detailberita-10552081.html